PEMILU 2014

Bupati Boyolali Seno Janji Tak Ikut Kampanye

Minggu, 16 Maret 2014 13:00 WIB | Hijriyah Al Wakhidah/JIBI/Solopos |

 

Solopos.com, BOYOLALI– Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Boyolali mulai meneliti data juru kampanye (jurkam) setiap caleg dan partai politik (parpol) yang akan terlibat dalam setiap agenda kampanye terbuka.

Sementara itu, Bupati Boyolali, Seno Samodro, yang diusung oleh PDI Perjuangan menegaskan pihaknya tidak akan menjadi jurkam caleg, bahkan tidak akan ikut kampanye untuk partainya.

“Saya nggak akan jadi jurkam. Saya tidak ikut kampanye jadi saya tidak perlu izin, tidak perlu mengajukan cuti.”

Anggota Panwaslu Boyolali, Puspaningrum, saat ditemui Solopos.com, di sela-sela Apel Akbar Pengawasan Pemilu yang diselenggarakan di car free day (CFD) Boyolali, Minggu (16/3/2014), menyebutkan poin-poin penelitian terkait juru kampanye caleg atau parpol ini salah satunya terkait latar belakang jurkam.

“Apakah dia pengurus partai, apakah perangkat desa, apakah pegawai negeri sipil, karyawan BUMD/BUMN dan lain-lain. Kami tegaskan, perangkat desa, PNS, karyawan BUMD, bahkan hakim, jaksa, tidak boleh jadi jurkam,” kata Puspa. Sementara untuk pengurus partai politik, otomatis dipersilahkan.

Meskipun saat ini sudah memasuki masa kampanye terbuka, tetapi penelitian data jurkam itu masih berjalan. “Kami akan selesaikan secepatnya.”

Puspa juga menyebutkan, pejabat publik khususnya bupati jika ingin menjadi jurkam maka harus mengajukan cuti. “Bupati harus cuti kalau mau jadi jurkam. Kalau tidak cuti, maka dia sebagai pejabat politis, hanya punya waktu untuk ikut kampanye pada hari libur, kalau di Boyolali Sabtu dan Minggu.”

Editor: Rini Yustiningsih | dalam: Boyolali |

 

Read More

BANTUAN PEMERINTAH

Warga Meninggal Bakal Dapat Santunan

Kamis, 27 Februari 2014 02:31 WIB | Hijriah Al Wakhidah/JIBI/Solopos |

Solopos.com, BOYOLALI–Perangkat desa merasa dipaksa Camat untuk mau menandatangani surat kuasa pemotongan gaji terkait program kepesertaan perangkat desa pada asuransi BRIngin Life.

Di sela-sela audiensi antara Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Boyolali dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) dan BRIngin Life, di Ruang Rapat Asisten I Setda Boyolali, Rabu (26/2/2014), Ketua PPDI Boyolali, Budi Kristianto, menyebutkan selain merasa dipaksa untuk menandatangani surat kuasa yang tidak diketahui asal usul kebijakannya, perangkat desa yang tidak mau menandatangani juga sempat diminta untuk membuat surat pernyataan menolak program asuransi BRIngin Life.

“Hampir semua perangkat desa di Boyolali sama. Dipaksa camat untuk tanda tangan. Camat bilang, ‘wes sing penting tanda tangan sik’. Ini yang kami tidak terima,” kata Budi, di sela-sela audiensi.

Audiensi tersebut membahas beberapa pertanyaan dari PPDI terkait kebijakan Pemkab Boyolali yang mengharuskan perangkat desa ikut program asuransi, atau lebih tepatnya program jaminan hari tua di BRIngin Life. PPDI menyayangkan karena kebijakan tersebut karena merasa tidak pernah ada sosialisasi baik dari Pemkab Boyolali maupun dari pihak BRIngin Life. 

PPDI juga menilai kebijakan tersebut seolah tidak sinkron dengan beberapa UU yang baru saja dirilis pemerintah pusat, yaitu UU Desa dan UU BPJS.

Di satu sisi, tuntutan PPDI selama ini terkait keikutsertaan perangkat desa dalam program Jamsostek belum ada respons. Seperti diketahui, dari hasil dialog PPDI dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng dalam hal ini Gubernur Jateng disebutkan bahwa perangkat desa akan diikutsertakan semuanya dalam program Jamsostek. Untuk preminya, Gubernur berjanji akan menanggung beban premi sebesar 30% dan sisanya atau 70% ditanggung pemerintah daerah masing-masing.

“Belum selesai kami menagih yang 70% itu ke Bupati, tahu-tahu sudah ada program asuransi lain BRIngin Life. Kenapa pemkab bisa langsung memfasilitasi pemotongan gaji kami untuk premi BRIngin Life sementara yang Jamsostek belum ada keputusan apa-apa. Kalau bisa dua-duanya mangga.”

PPDI meminta, jika memang sampai saat ini pemkab belum mempunyai anggaran untuk mengkaver 70% premi yang harus dibayar ke Jamsostek, maka perangkat desa melalui PPDI menyatakan siap untuk membayar premi secara swadaya. Tetapi, pihaknya minta pemkab bisa membantu memfasilitasi pemotongan gaji untuk membayar premi ke Jamsostek.

“Bagi kami bayar premi untuk Jamsostek sebesar Rp125.400 per bulan tidak masalah. Karena beberapa tahun kami jadi peserta Jamsostek kami sudah banyak menerima manfaatnya. Dan yang penting Jamsostek ini jelas milik pemerintah.”

Pertemuan tersebut memang belum menghasilkan keputusan yang signifikan. Pemkab Boyolali melalui Kabag Pemerintahan Desa (Pemdes), Purwanto, bersikukuh program BRIngin Life ini dilanjutkan. Sementara, PPDI juga tegas meminta Pemkab menahan dulu program kerja sama asuransi dengan BRIngin Life.

Purwanto beranggapan bahwa program itu sudah disosialisasikan sejak lama bahkan saat pihaknya masih menjabat sebagai Camat di Mojosongo. Selain itu, pihaknya juga mengaku pernah berkoordinasi dengan Pemprov terkait beban premi 30% yang dijanjikan Gubernur. 

“Kami masih cari dasar hukum yang 30% itu. Lagipula kami pernah tanyakan ke tim teknis di provinsi saja belum ada kepastian.”

Soal permintaan PPDI agar Pemkab bisa memfasilitasi pemotongan gaji untuk membayar premi di Jamsostek, pihaknya minta PPDI bisa mengkondisikan seluruh perangkat desa di pelosok agar nantinya tidak justru menimbulkan gejolak yang lebih besar lagi.

Editor: Rini Yustiningsih | dalam: Boyolali | 

 

Read More

JEMBATAN RUSAK

Tunggu Kemarau, Jembatan Jerukan Dibangun Maret

Solopos.com, BOYOLALI–Pembangunan jembatan jalan raya di Dukuh/Desa Jerukan, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, diagendakan sekitar Maret 2014. Hal itu salah satunya dengan mempertimbangkan kondisi cuaca yang diperkirakan sudah memasuki musim kemarau.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUESDM) Boyolali, Qodri, ketika dihubungi solopos.com, melalui ponselnya, Rabu (15/1/2014).

“Kami perkirakan Maret itu sudah masuk musim kemarau sehingga sudah bisa proses [pembangunan Jembatan Jerukan] termasuk lelang hingga pelaksanaannya. Sebab kalau masih hujan terus seperti ini ya tidak memungkinkan untuk pelaksanaan pembangunan atau proyek fisik,” terang Qodri, Rabu.

Sebagaimana diketahui, proyek yang dikucuri dana senilai Rp2,9 miliar dari APBD Boyolali 2014 tersebut akan membuka kembali jalur penghubung Kabupaten Boyolali dengan wilayah Solo, yang terputus karena rusaknya jembatan itu akibat terjangan air pasang di Sungai Serang, pertengahan Maret 2013 lalu.
Dalam pelaksanaannya nanti, lanjut Qodri, DPUESDM akan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermasdes) setempat.

Ditemui terpisah, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Boyolali, Purwanto mengakui keberadaan Jembatan Jerukan merupakan vital bagi warga karena merupakan akses terdekat warga Juwangi yang akan bepergian ke Kedungombo dan Solo. Bahkan, setiap hari ada angkutan umum Juwangi-Solo. Namun akses lalu lintas terganggu akibat jembatan hancur dihantam banjir.

“Kami sebenarnya juga sudah membuat jembatan darurat bersama warga, namun jembatan darurat juga rusak,” kata Purwanto.

Di sisi lain, pihaknya juga masih perlu memikirkan bekas badan jembatan yang teronggok di dasar sungai. Sebab, bila dibiarkan terus, keberadaan reruntuhan jembatan mengakibatkan aliran air tidak lancar. Jika terjadi hujan deras lagi, bakal memicu banjir, dimungkinkan meluap menggenangi permukiman.

Rencana Pemkab membangun jembatan juga mendapat respons positif warga setempat.
Salah satu warga Juwangi, Yatik, 56,  yang berprofesi sebagai pedagang. Hampir setiap hari dia kulakan dagangan ke Pasar Legi, Solo.

Dia berangkat membawa hasil bumi seperti pisang dan singkong untuk dijual di sana. Kemudian kembali ke Juwangi dengan membawa dagangan sayur mayur, mengaku kerepotan.

“Sejak jembatan runtuh, saya sangat kerepotan. Kendaraan angkutan umum tidak bisa langsung ke Juwangi. Bus hanya ngetem di depan Balai Desa Jerukan untuk menunggu penumpang,” katanya.

Namun, masalah itu dapat dia atasi setelah ada jembatan darurat yang bisa dilalui sepeda motor. Hanya saja, jembatan darurat itu kini ikut hancur diterjang banjir besar, Selasa (7/1) lalu.
“Kalau memang benar mau dibangun, tentu kami sangat senang. Kami berharap pembangunan bisa berjalan lancar,” harapnya

Read More