Visi Desa Ketaon

Terbangunnnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih guna mewujudkan Kehidupan Masyarakat Desa yang adil, makmur, dan sejahtera

Misi Desa Ketaon

Melakukan reformasi system kinerja aparatur pemerintahan desa guna meningkatkan kwalitas pelayanan kepada masyarakat.

Misi Desa Ketaon

Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya

Misi Desa Ketaon

Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan berupa penyuluhan khusus kepada UKM, wiraswasta dan petani.

Misi Desa Ketaon

Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi desa yang maju dan mandiri.

Rabu, 19 Maret 2014

PEMILU 2014

Bupati Boyolali Seno Janji Tak Ikut Kampanye

Solopos.com, BOYOLALI– Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Boyolali mulai meneliti data juru kampanye (jurkam) setiap caleg dan partai politik (parpol) yang akan terlibat dalam setiap agenda kampanye terbuka.

Sementara itu, Bupati Boyolali, Seno Samodro, yang diusung oleh PDI Perjuangan menegaskan pihaknya tidak akan menjadi jurkam caleg, bahkan tidak akan ikut kampanye untuk partainya.
“Saya nggak akan jadi jurkam. Saya tidak ikut kampanye jadi saya tidak perlu izin, tidak perlu mengajukan cuti.”

Anggota Panwaslu Boyolali, Puspaningrum, saat ditemui Solopos.com, di sela-sela Apel Akbar Pengawasan Pemilu yang diselenggarakan di car free day (CFD) Boyolali, Minggu (16/3/2014), menyebutkan poin-poin penelitian terkait juru kampanye caleg atau parpol ini salah satunya terkait latar belakang jurkam.

“Apakah dia pengurus partai, apakah perangkat desa, apakah pegawai negeri sipil, karyawan BUMD/BUMN dan lain-lain. Kami tegaskan, perangkat desa, PNS, karyawan BUMD, bahkan hakim, jaksa, tidak boleh jadi jurkam,” kata Puspa. Sementara untuk pengurus partai politik, otomatis dipersilahkan.
Meskipun saat ini sudah memasuki masa kampanye terbuka, tetapi penelitian data jurkam itu masih berjalan. “Kami akan selesaikan secepatnya.”

Puspa juga menyebutkan, pejabat publik khususnya bupati jika ingin menjadi jurkam maka harus mengajukan cuti. “Bupati harus cuti kalau mau jadi jurkam. Kalau tidak cuti, maka dia sebagai pejabat politis, hanya punya waktu untuk ikut kampanye pada hari libur, kalau di Boyolali Sabtu dan Minggu.”

Editor: | dalam: Boyolali |